Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan Menteri Tenaga Makalah outsourcing / Hukum Ketenagakerjaan Nov 25, 2015 · Makalah outsourcing / Hukum Ketenagakerjaan BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha / pemberi kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja.Oleh karena itu hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, yang terikat dengan adanya perjanjian Putri: makalah outsourcing Apr 28, 2013 · Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah outsourcing sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang …
Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerja dan penyedia jasa tenaga kerja pengaturan hukum outsourching (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Ketentuan & Dasar Hukum Pajak Perusahaan Jasa Outsourcing Banyak perusahaan besar yang mempercayakan beberapa jenis pekerjaan tertentu kepada penyedia jasa outsourcing. Outsourcing atau alih daya merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa pekerja/karyawan.Hal ini sesuai dengan definisi menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kelebihan dan Kekurangan Sistem “Outsourcing” Bagi Pekerja ... Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing
Makalah outsourcing / Hukum Ketenagakerjaan Nov 25, 2015 · Makalah outsourcing / Hukum Ketenagakerjaan BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha / pemberi kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja.Oleh karena itu hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, yang terikat dengan adanya perjanjian Putri: makalah outsourcing Apr 28, 2013 · Berdasarkan hukum ketenagakerjaan, istilah outsourcing sebenarnya bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang … Faryda Cahya Permata: Makalah Lengkap Out Sourcing Isu outsourcing selalu hangat, dan bahkan menghangat. Hal ini terjadi karena dampak kehidupan ketenagakerjaan yang sangat dinamis. Di satu sisi, perusahaan ingin memberdayakan sumber daya dari luar (Outsourcing), tetapi di sisi lain pekerja (buruh) keberatan dan menolak, karena praktiknya diduga merugikan pihak tertentu. makalah outsourching ketenagakerjaan - Blogger
DASAR HUKUM DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM … Nov 01, 2012 · Hukum perburuhan tidak bisa lepas dari kepungan logika dasar hukum modern yang formalistik dan individualistik itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pada masa ini Hukum Perburuhan tidak dapat dengan efektif digunakan karena pada masa ini hukum berada di bawah intervensi pemerintah yang memerintah secara Diktator. Makalah Tentang Outsourching | Generasi nan Rabbani Pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, merupakan landasan hukum bagi pelegalan sistem outsourcing yang menguntungkan pihak penguasa modal dan sebaliknya merugikan kaum buruh. Berbagai aksi protes menentang sistem outsourcing merupakan salah satu bentuk dari resistensi terhadap kepitalisme. Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan - SlideShare
13 tahun 2003 yang mengatur tentang buruh outsourcing adalah Pasal 35 yang menyatakan: (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut
